Analisis Kebijakan

MBG (Makan Bergizi Gratis): Tepat Anggaran atau Salah Kaprah?

Bedah tuntas dasar hukum, anggaran, teknis, distribusi, manfaat, dampak, dan analisis tajam: pantaskah dananya diambil dari porsi pendidikan?

Penulis: Ahmad Syahid Waktu baca: ±7 menit Terbit: 22 Agu 2025

Daftar Isi

Klik untuk lompat ke bagian:

1. Dasar Hukum & Aturan 2. Anggaran 3. Teknis Pelaksanaan 4. Sistem Distribusi 5. Manfaat 6. Dampak Negatif & Positif 7. Analisis: Tepat Anggaran? FAQ Baca Juga

1) Dasar Hukum & Aturan

Program MBG muncul dari mandat politik yang kemudian diterjemahkan ke perencanaan nasional. Hak atas gizi anak dan hak atas pendidikan sama-sama dijamin konstitusi dan undang-undang.

• UUD 1945 Pasal 28C & 28H: hak hidup sejahtera, pendidikan, dan kesehatan.
• UU No. 20/2003 (Sisdiknas): layanan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang.
• UU No. 36/2009 (Kesehatan): negara menjamin pemenuhan gizi anak.

Secara legal, program ini possible. Titik krusialnya bukan boleh atau tidak, melainkan dari mana dana dan bagaimana tata kelolanya.

2) Anggaran

Skala pembiayaan MBG besar dan berulang. Di sinilah perdebatan memanas: apakah tepat membiayai MBG dari fungsi pendidikan?

Komponen	Catatan	Risiko
Besaran awal	± Rp 71 triliun (inisiasi)	Berpotensi naik saat cakupan nasional
Sumber dana	Isu pergeseran dari pendidikan	Menekan ruang fiskal sekolah & guru
Kebutuhan lain	Guru honorer, sarpras, literasi digital	Trade-off kualitas pembelajaran

Pertanyaan kunci: Apakah pendidikan kanal paling tepat untuk membiayai makanan, atau lebih logis masuk kesehatan/perlinsos agar 20% mandatory education spending tetap utuh?

3) Teknis Pelaksanaan

Model Produksi

UMKM katering, BUMDes, dapur sekolah. Baik untuk ekonomi lokal—perlu standar & audit ketat.

Standar Menu

Seimbang protein, karbo, serat, dan mikronutrien; tantangan: kualitas vs harga satuan.

Pengawasan

Ideal: e-logbook, QR penerima, bukti foto, titik GPS. Tanpa itu, rawan celah.

Risiko: mark-up, makanan tidak layak, keterlambatan, dan data penerima tidak akurat.

4) Sistem Distribusi

• Skema dana: langsung ke sekolah/penyedia lokal agar responsif.
• Digital first: dasbor kab/kota, audit stok, pelacakan pengiriman.
• Prioritas: daerah stunting tinggi, 3T, keluarga miskin.

5) Manfaat

Pros

• Turunkan gizi buruk & dukung fokus belajar.
• Gerakkan ekonomi lokal (petani, nelayan, katering).
• Rasa kehadiran negara di akar rumput.

Cons

• Ruang fiskal pendidikan menyempit.
• Potensi korupsi & inefisiensi proyek massal.
• Risiko ketergantungan dan food waste.

6) Dampak Negatif & Positif

Keseimbangan dampak bergantung pada ketepatan sasaran, standar gizi, dan governance. Ketika tiga hal ini kuat, manfaat bersih meningkat; ketika lemah, biaya sosial membengkak.

7) Analisis: Tepat Anggaran?

Secara moral, memberi makan anak itu prioritas. Namun secara fiskal, penetapan pos anggaran menentukan nasib ekosistem pendidikan.

• Pro: Gizi prasyarat belajar — wajar jika mendukung pendidikan.
• Kontra: Fungsi pendidikan untuk guru, kurikulum, sarpras. MBG lebih tepat di kesehatan/perlinsos agar 20% pendidikan tidak tergerus.
• Posisi kritis: Jalankan MBG, tetapi jaga 20% pendidikan; cari ruang dari efisiensi birokrasi, subsidi tak tepat sasaran, atau sinergi APBN-APBD dengan pengaman korupsi berbasis data.

Kesimpulan singkat: MBG boleh jalan, tapi kanal pembiayaan harus tepat. Jangan jadikan nasi kotak sebagai alasan stagnasi mutu guru dan sekolah.

FAQ

Apakah MBG pasti menurunkan stunting?

Berpotensi membantu, tetapi dampak signifikan butuh menu berkualitas, frekuensi konsisten, sanitasi baik, dan edukasi gizi keluarga.

Bagaimana mencegah mark-up & korupsi?

Transaksi nontunai, katalog harga satuan, audit publik, publikasi menu & harga harian, kanal pengaduan, dan sanksi tegas.

Siapa yang diprioritaskan?

Daerah stunting tinggi, keluarga miskin, serta satuan pendidikan di wilayah 3T untuk efek terbesar.