Breaking News: DPR Bahas Peluang PPPK Diangkat Jadi PNS dan Perlindungan Guru Honorer

 

Komisi X DPR RI Gelar RDPU Bersama Organisasi Guru: Bahas Status PPPK dan Perlindungan Honorer

Jakarta, 14 Juli 2025 – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan dua organisasi guru terbesar di Indonesia: Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) dan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). RDPU ini menjadi momentum penting untuk menyoroti dua isu utama dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini, yaitu:

1. Wacana peralihan status ASN PPPK guru dan tenaga kependidikan menjadi PNS
2. Perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan honorer

Langkah ini merupakan bagian dari upaya legislator untuk menyerap aspirasi kalangan pendidik dan mencari solusi strategis dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.

---

Latar Belakang Permasalahan: PPPK dan Honorer Belum Sepenuhnya Terlindungi

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah memperkenalkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai alternatif rekrutmen aparatur negara, termasuk bagi guru. Skema ini bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Namun, dalam pelaksanaannya, banyak guru PPPK merasa belum mendapatkan kesetaraan hak dan perlindungan yang sebanding dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Beberapa isu yang kerap mencuat, antara lain:

• Ketidakjelasan masa kerja dan perpanjangan kontrak
• Keterbatasan akses terhadap jaminan pensiun
• Perbedaan signifikan dalam tunjangan dan fasilitas
• Lambatnya pencairan gaji dan insentif di sejumlah daerah

Selain itu, guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri juga menghadapi situasi serupa: minim perlindungan hukum, gaji tidak layak, dan rawan diberhentikan sewaktu-waktu.

---

Agenda dan Pembahasan RDPU

1. Peralihan Status ASN PPPK Menjadi PNS: Mungkinkah?

Dalam RDPU ini, Komisi X DPR RI dan perwakilan organisasi guru mendiskusikan wacana konversi atau peralihan PPPK menjadi PNS, dengan mempertimbangkan aspek hukum, kebutuhan nasional, serta aspirasi dari kalangan guru itu sendiri.

Landasan hukum yang menjadi referensi pembahasan meliputi:

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang membedakan PNS dan PPPK
• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
• UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin hak pendidik untuk memperoleh penghasilan dan jaminan sosial
• PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022, yang mengatur pengadaan PPPK guru

Menurut Ketua Komisi X, saat ini memang belum ada aturan eksplisit yang mengatur alih status PPPK menjadi PNS, namun wacana ini bisa direalisasikan melalui:

• Revisi UU ASN, agar membuka jalan konversi PPPK yang sudah bekerja bertahun-tahun dan memenuhi kriteria menjadi PNS
• Afirmasi khusus bagi guru PPPK dengan masa kerja panjang, capaian kinerja baik, serta mengabdi di daerah terpencil

Catatan penting: wacana ini tidak otomatis menjadikan semua PPPK menjadi PNS, melainkan melalui kriteria tertentu dan proses seleksi lanjutan.

2. Perlindungan Hukum Bagi Guru Honorer

Isu kedua yang dibahas adalah perlindungan hukum dan kesejahteraan guru honorer, yang saat ini masih sangat rentan secara hukum maupun finansial. Padahal, guru honorer menjadi bagian penting dalam keberlangsungan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan guru tetap.

Permasalahan yang dihadapi guru honorer antara lain:

• Tidak memiliki status kepegawaian yang jelas
• Tidak masuk dalam sistem jaminan sosial negara
• Upah di bawah standar minimum
• Tidak memiliki perlindungan hukum saat terjadi perselisihan atau pemutusan kerja sepihak

Untuk itu, organisasi guru mendorong penerbitan payung hukum nasional yang secara tegas melindungi hak guru honorer. Beberapa opsi kebijakan yang didorong meliputi:

• Revisi UU Sisdiknas untuk mengakomodasi status dan hak guru honorer
• Penerbitan Peraturan Pemerintah atau Permendikbud yang mewajibkan daerah membayar guru honorer sesuai UMR
• Sanksi administratif bagi pemda atau satuan pendidikan yang menelantarkan hak guru honorer

---

Suara dari Organisasi Guru

Ketua Umum PB PGRI menyampaikan bahwa guru PPPK dan honorer adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sudah mengabdi puluhan tahun tanpa jaminan masa depan yang jelas.

"Negara harus hadir dan memberikan kepastian, baik melalui status kepegawaian maupun perlindungan hukum. Jangan sampai mereka hanya dijadikan solusi sementara untuk menambal kekurangan guru,” tegasnya.

Sementara itu, IPN menekankan perlunya membangun mekanisme pengawasan atas implementasi kebijakan PPPK dan sistem kontrak yang adil. Mereka juga mengusulkan agar proses rekrutmen PNS mendatang memberikan afirmasi khusus bagi guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari lima tahun.

---

Harapan Komisi X DPR RI

Komisi X menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi ini dalam bentuk:

• Kajian akademik untuk revisi UU ASN dan UU Sisdiknas
• Rapat koordinasi lintas kementerian, seperti KemenPAN-RB, Kemendikbudristek, dan BKN
• Mendorong kebijakan afirmasi rekrutmen ASN di 2026 dan seterusnya

Menurut salah satu anggota DPR dari Fraksi Pendidikan, perlindungan terhadap pendidik adalah bagian dari komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Jika kualitas guru baik, maka kualitas pendidikan juga akan meningkat. Tapi bagaimana mereka bisa maksimal jika statusnya tak jelas dan kesejahteraannya diabaikan?"

---

Kesimpulan

RDPU antara Komisi X DPR RI dengan organisasi guru seperti IPN dan PB PGRI menandai langkah awal menuju reformasi sistem kepegawaian dan perlindungan hukum guru di Indonesia. Wacana konversi PPPK menjadi PNS dan regulasi bagi guru honorer menjadi dua isu sentral yang harus segera ditindaklanjuti melalui perumusan kebijakan yang inklusif, adil, dan berpihak pada guru sebagai garda depan pendidikan nasional.